Beritabintan.co.id, Tanjungpinang (Kepri)-Menjamurnya UMKM dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tanjungpinang tidak selalu menjadi tanda ekonomi sedang tumbuh.
Di balik ramainya lapak dan tenda bazar, tersimpan persoalan serius: semakin sempitnya lapangan pekerjaan formal yang membuat masyarakat terpaksa bertahan hidup dengan berdagang.
Pemerintah tidak boleh terus merayakan pertumbuhan UMKM tanpa menjawab mengapa pekerjaan yang layak semakin sulit didapatkan.
Tanjungpinang sedang menghadapi paradoks ekonomi yang tidak boleh dianggap biasa.
Di satu sisi, hampir setiap sudut kota dipenuhi aktivitas bazar, lapak kuliner, pedagang kaki lima, dan berbagai usaha mikro.
Namun di sisi lain, peluang kerja formal justru belum mampu menyerap tenaga kerja secara memadai.
Kota ini seolah semakin sibuk menjual, tetapi semakin sedikit tempat bagi masyarakat untuk bekerja.
Fenomena tersebut patut menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Sebab, ketika semakin banyak masyarakat memilih atau terpaksa menjadi pedagang kecil, pertanyaan mendasarnya bukan lagi berapa banyak UMKM yang berhasil didirikan, melainkan mengapa begitu banyak warga harus mencari penghidupan sendiri di tengah terbatasnya kesempatan kerja?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tanjungpinang pada Februari 2025 mencapai 6,89 persen.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,76 persen.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang kesulitan memperoleh pekerjaan, ada pekerja yang kehilangan mata pencaharian, serta keluarga yang harus memutar otak agar dapur tetap mengepul.
Sementara itu, jumlah UMKM di Tanjungpinang meningkat dari 3.845 unit pada 2019 menjadi 15.003 unit pada 2025. Pertumbuhan ini tentu patut diapresiasi.
Namun, pemerintah harus jujur membaca fenomenanya.
Apakah UMKM tumbuh karena masyarakat semakin sejahtera dan memiliki modal untuk berwirausaha? Ataukah karena pekerjaan formal semakin sulit ditemukan sehingga berdagang menjadi pilihan terakhir?
Jangan sampai pemerintah keliru merayakan angka pertumbuhan UMKM, sementara kenyataannya sebagian masyarakat sedang berjuang menyelamatkan diri dari pengangguran.
Jangan Bangga Jika Semua Orang Harus Berjualan
Kita tentu tidak boleh meremehkan semangat masyarakat yang memilih menjadi pelaku UMKM.
Mereka adalah pekerja keras yang berusaha mandiri, menciptakan penghasilan, dan membantu menggerakkan ekonomi lokal.
Tetapi ada persoalan ketika hampir semua orang masuk ke sektor usaha yang sama, sementara jumlah pembeli dan daya beli masyarakat tidak bertambah sebanding.
Pedagang menjual produk serupa, membuka lapak di lokasi berdekatan, dan membidik konsumen yang sama.
Akibatnya, persaingan semakin ketat. Keuntungan semakin tipis, sementara biaya operasional terus berjalan.
Dalam kondisi seperti ini, bertambahnya jumlah pedagang tidak otomatis memperbesar ekonomi.
Bahkan, bisa terjadi perebutan konsumen dalam pasar yang terbatas.
Kota tidak bisa terus-menerus menciptakan penjual tanpa memastikan adanya pertumbuhan pembeli.
Pemerintah perlu memahami bahwa UMKM bukan tempat penampungan bagi masyarakat yang gagal mendapatkan pekerjaan.
UMKM harus menjadi pilihan ekonomi yang menjanjikan, bukan sekadar jalan bertahan hidup karena tidak ada alternatif lain.
Bazar Ramai, Tetapi Bagaimana Nasib Pedagang Setelah Tenda Dibongkar?
Belakangan, kegiatan bazar seolah menjadi salah satu jawaban paling mudah untuk menghidupkan ekonomi Tanjungpinang.
Berbagai kegiatan digelar dengan menghadirkan puluhan hingga ratusan stan.
Namun, keramaian bazar sering kali hanya berlangsung sementara. Ketika acara selesai, pedagang kembali menghadapi persoalan yang sama: lokasi berjualan sepi, pembeli terbatas, dan pendapatan tidak menentu.
Kondisi UMKM di kawasan Tepi Laut menjadi salah satu gambaran yang patut dievaluasi.
Kawasan yang memiliki potensi wisata dan menjadi salah satu ruang publik masyarakat itu seharusnya dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi.
Tetapi jika pedagang harus menunggu berjam-jam tanpa pembeli, maka ada yang salah dalam strategi pengelolaannya.
Jangan hanya membangun lapak, memasang tenda, dan meresmikan kawasan. Pemerintah harus memastikan ada aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Sebab, membangun tempat berjualan jauh lebih mudah dibandingkan mendatangkan pembeli secara konsisten.
Pemerintah Jangan Hanya Menghitung Jumlah UMKM
Sudah saatnya Pemerintah Kota Tanjungpinang mengubah cara pandang dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.
Keberhasilan tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah UMKM, banyaknya bazar yang digelar, atau jumlah lapak yang dibangun.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak UMKM yang mampu bertahan, berapa besar peningkatan pendapatan pedagang, berapa banyak tenaga kerja yang diserap, dan berapa banyak masyarakat yang berhasil keluar dari pengangguran.
Pemerintah juga harus berani mengevaluasi kebijakan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Mengapa peluang kerja formal belum berkembang secepat pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif? Mengapa lulusan sekolah dan perguruan tinggi masih harus berjuang keras mendapatkan pekerjaan sesuai keterampilan mereka?
Tanjungpinang membutuhkan investasi produktif, bukan sekadar kegiatan seremonial. Sektor pariwisata, perdagangan, jasa, industri kreatif, perikanan, dan ekonomi maritim harus didorong agar mampu menciptakan pekerjaan yang berkelanjutan.
Pemerintah perlu membuka ruang investasi, memberikan kepastian usaha, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi pencari kerja.
Jangan sampai anak-anak muda Tanjungpinang hanya memiliki dua pilihan: menganggur atau membuka lapak sendiri.
BUMD dan OPD Jangan Sekadar Menjadi Pengelola Lapak
Persoalan ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani perdagangan, koperasi, dan UMKM, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BUMD tidak boleh hanya hadir sebagai pengelola kawasan, penarik sewa, atau pihak yang mengatur penempatan pedagang.
BUMD harus mampu menjadi fasilitator yang membantu menciptakan ekosistem perdagangan yang hidup.
Lapak yang dibangun menggunakan uang daerah tidak boleh dibiarkan menjadi bangunan tanpa aktivitas ekonomi.
Setiap kawasan perdagangan harus memiliki strategi promosi, pengelolaan yang profesional, fasilitas memadai, dan program yang mampu mendatangkan pengunjung.
Begitu pula OPD terkait. Jangan hanya sibuk mendata UMKM, memberikan pelatihan sesaat, atau menyelenggarakan bazar. Program pembinaan harus berujung pada peningkatan omzet, akses permodalan, perluasan pasar, dan kemampuan usaha untuk berkembang.
Jika pemerintah hanya menambah jumlah pedagang tanpa memperbesar pasar, maka yang bertambah bukan kesejahteraan, melainkan persaingan.
Tanjungpinang Butuh Lapangan Kerja, Bukan Sekadar Penambahan Lapak
Persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyuruh masyarakat berwirausaha. Tidak semua orang memiliki modal, kemampuan, jaringan, dan ketahanan finansial untuk menjadi pengusaha.
Masyarakat juga membutuhkan pekerjaan formal dengan penghasilan yang lebih pasti, perlindungan kerja, dan kesempatan mengembangkan karier.
Karena itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang harus memiliki peta jalan penciptaan lapangan kerja yang jelas dan terukur.
Setiap kebijakan investasi harus diarahkan pada penyerapan tenaga kerja lokal. Pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha.
Pariwisata harus dikembangkan sebagai industri yang menghasilkan pekerjaan, bukan hanya mendatangkan keramaian sesaat.
Pemerintah juga perlu melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi perdagangan, dan komunitas UMKM untuk membangun ekonomi yang saling menguatkan.
Jangan biarkan masyarakat berjuang sendiri di tengah persaingan usaha yang semakin berat.
Jangan Sampai Tanjungpinang Menjadi Kota yang Dipenuhi Penjual, tetapi Kehilangan Pembeli dan Pekerjaan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa ramai bazar yang diselenggarakan atau seberapa banyak lapak yang berhasil dibangun.
Keberhasilan harus terlihat dari semakin mudahnya masyarakat memperoleh pekerjaan, meningkatnya pendapatan keluarga, tumbuhnya usaha yang sehat, dan berkurangnya angka pengangguran.
Tanjungpinang tidak kekurangan orang yang mau bekerja keras.
Yang perlu dipertanyakan adalah apakah pemerintah sudah cukup serius menyediakan ruang agar kerja keras itu menghasilkan kehidupan yang lebih layak.
Jangan sampai setiap sudut kota dipenuhi tenda jualan, tetapi di baliknya semakin banyak masyarakat kehilangan harapan mendapatkan pekerjaan.
Sebab, kota yang maju bukan kota yang membuat semua warganya harus menjadi pedagang.
Kota yang maju adalah kota yang mampu menyediakan pilihan: bekerja, berusaha, berkembang, dan hidup sejahtera tanpa harus berebut pembeli di lapak yang sama.
Tajuk Rencana
Penulis : Budi Arifin/ Maman
