Beritabintan.co.id, Jakarta (Kepri)- Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, alih-alih di Ibu Kota Nusantara (IKN), menuai sorotan dari sejumlah kalangan.
Pengamat politik Universitas Pamulang, Yusak Farchan, menilai langkah ini memberi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo belum menempatkan IKN sebagai simbol utama pemerintahan di periode awal masa jabatannya.
“Jika IKN benar-benar menjadi prioritas dan siap secara infrastruktur serta simbolis, maka upacara kenegaraan seharusnya dipusatkan di sana. Fakta bahwa itu tidak dilakukan menunjukkan Prabowo lebih menitikberatkan pada program yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Yusak saat diwawancarai, Kamis (17/7/2025).
Lebih lanjut, Yusak menyebut kebijakan Prabowo saat ini condong pada pendekatan populis dan program konkret seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta program Kopdes Merah Putih.
“Fokus Prabowo tampaknya lebih ke program sosial yang berdampak cepat secara politik dan ekonomi. Pembangunan IKN, yang menyedot anggaran besar dan berjangka panjang, belum menjadi prioritas politisnya saat ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Istana melalui Wamensesneg Juri Ardiantoro menegaskan bahwa keputusan tersebut murni berdasarkan pertimbangan teknis. Ia menyatakan bahwa IKN masih dalam tahap pembangunan sehingga belum siap untuk menjadi lokasi utama pelaksanaan upacara kenegaraan. Meski demikian, pemerintah tetap akan menyelenggarakan upacara berskala lokal di IKN yang dikoordinasikan oleh Otorita IKN.
Pada tahun 2024 lalu, Pada masa pemerintahan Joko Widodo sempat memimpin upacara kemerdekaan di dua lokasi: Jakarta dan IKN, sebagai bagian dari masa transisi. Namun, keputusan Prabowo untuk kembali memusatkan upacara sepenuhnya di Jakarta memunculkan berbagai spekulasi arah kebijakan ke depan.
“Ini juga bisa dibaca sebagai bentuk kehati-hatian politik. Prabowo belum ingin terburu-buru memindahkan simbol kenegaraan sebelum basis dukungan infrastruktur dan legitimasi IKN benar-benar solid,” tutup Yusak.
Dengan kondisi ini, masa depan IKN sebagai pusat pemerintahan tetap menggantung, menunggu bagaimana strategi jangka panjang pemerintahan Prabowo dalam menyeimbangkan pembangunan fisik dan kepentingan politik. (Maman)
